Jepang Gelar Sistem Pertahanan Rudalnya

Friday, 27 March 2009 Seiring meningkatnya kemungkinan peluncuran roket oleh Korea Utara (Korut), militer Jepang juga memulai operasi penempatan unit-unit rudal patriotnya. Sebagaimana dilansir Kantor Berita Kyodo, militer Jepang telah menempatkan unit-unit sistem rudal patriot di pangkalan Angkatan Udara Pasukan Bela Diri Jepang di Iruma, Provinsi Saitama, utara Tokyo. Pemerintah Jepang telah memberikan lampu hijau kepada angkatan bersenjata negaranya guna menghadapi uji coba roket Korut.

Berdasarkan laporan itu, Korea Utara sudah menempatkan sebuah roketnya di tempat peluncuran di wilayah Timur Laut, yang jelas segera menuju ke detik-detik peluncuran. Pemerintah Pyongyang menegaskan, roket hanya pembawa satelit komunikasi dan bersikeras bahwa peluncuran itu adalah bagian dari program luar angkasa, bukan untuk uji coba peluru kendali balistik.

Rusia Tuan Rumah Konferensi Internasional Untuk Membantu Afganistan

Konferensi internasional untuk membantu Afganistan di buka di Moskow, Rusia pada hari ini Jum'at (27/3). Sidang ini dihadiri oleh sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekjen Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), sekjen Organisasi Konferensi Islam (OKI), deputi dan menlu Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) serta negara peninjau, delegasi Kelompok G-8 serta menteri luar negeri Afganistan, Turki, Pakistan dan Turkmenistan. Sebelum digelarnya konferensi ini, pejabat Rusia seraya mengisyaratkan peran Organisasi Kerjasama Shanghai menyatakan, konferensi internasional ini ditujukan untuk membahas fenomena dan dampak terorisme terhadap kawasan, produksi dan penyelundupan narkotika, kejahatan terorganisir internasional dan metode untuk membantu pertumbuhan Afganistan.

Konferensi internasional untuk membantu Afganistan di Moskow diprakarsai Rusia dan SCO serta dimaksudkan mencari solusi bagi Kabul untuk keluar dari krisis keamanan, ekonomi dan sosial dengan dukungan negara di kawasan khususnya negara-negara non-Barat. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov dalam pidatonya saat membuka konferensi internasional ini menyatakan kesiapan negaranya untuk bekerjasama dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Afganistan. Saat ini Moskow mengizinkan NATO menggunakan wilayahnya sebagai transit bagi bantuan kemanusiaan untuk Afganistan.

Para pengamat menilai peserta konferensi Moskow berupaya mensukseskan kerjasama yang terjalin antara dunia internasinal dengan Afganistan untuk memerangi terorisme dan penyelundupan narkotika. Meski hingga kini berbagai konferensi serupa digelar, namun kondisi di Afganistan tidak menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Malah korban di pihak sipil terus meningkat. Sepertinya pengaruh AS dalam konferensi sebelumnya sebagai sebab kegagalan sidang tersebut. Kini muncul harapan bahwa konferensi Moskow akan mampu membantu pemerintah Kabul untuk keluar dari kesulitan yang kini tengah mereka hadapi.

Namun tidak boleh dilupakan bahwa sikap Rusia yang bersedia menggelar konferensi ini juga dipengaruhi kepentingan nasionalnya. Menurunnya penyelundupan narkotika ke Rusia, meningkatnya peran Moskow di kawasan dan internasional serta memulihkan pengaruh Kremlin di Afganistan adalah sejumlah tujuan yang hendak diraih bekas negara adidaya dunia ini. Pemerintah Rusia berusaha menghapus kesan negatif rakyat Afganistan atas kehadiran militer Rusia di negara mereka dengan berperan penuh dalam proses transformasi di Kabul. Jika konferensi internasional untuk membantu Afganistan yang digelar di Moskow berhasil mencapai kesepahaman di bidang penyaluran bantuan internasional untuk mengurangi masalah yang dihadapi rakyat Afganistan maka bisa dipastikan kegagalan Barat untuk menyelesaikan krisis internasional kian nyata di mata masyarakat internasinal. Kini apakah hal ini benar-benar terjadi kita tinggal menunggu hasil sebenarnya dari konferensi ini.

Rusia Inginkan Peningkatan Hubungan dengan OKI

Friday, 27 March 2009 Presiden Rusia, Dmitry Medvedev meminta peningkatan kerjasama negaranya dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dmitry Medvedev kemarin (Jumat, 27/3) saat bertemu Sekjen OKI, Ekmeleddin Ehsan Oghlu di pinggiran kota Moskow, mengatakan, Rusia mengakui peran OKI di dunia Islam dan dengan memperhatikan keberadaan warga muslim di Rusia, Moskow menginginkan peningkatan kerjasama dengan organisasi ini dan dunia Islam. Rusia tampil sebagai peninjau di OKI sejak 2005 lalu.

Sementara itu, sekjen OKI juga mengatakan, dunia Islam menyambut keanggotaan Rusia sebagai peninjau di organisasi ini dan OKI juga menghendaki peningkatan hubungan tersebut. Dalam pertemuan itu, Ehsan Oghlu menyatakan kesiapannya untuk mendukung Pusat Kajian Islam Rusia.

Peserta Pertemuan Moskow Komitmen Selesaikan Krisis Afghanistan

Friday, 27 March 2009 Pertemuan mengenai Afghanistan di Moskow ditutup kemarin (Jumat, 27/3) setelah mengelurkan sejumlah rekomendasi. Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, Alexei Borodavkin pada acara penutupan pertemuan itu menyatakan, pada pertemuan tersebut semua pihak baik tetangga Afghanistan ataupun selainnya telah memaparkan pandangan mereka masing-masing. Ditambahkannya, sikap itu mengindikasikan keinginan negara di kawasan dan pihak internasional untuk menyelesaikan krisis di Afghanistan. Dalam rekomendasi penutupan pertemuan sehari itu ditegaskan bahwa perang melawan penyelundupan opium, terorisme, dan kejahatan terorganisir di Afghanistan harus sesuai dengan ketentuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB).

Rekomendasi itu juga menyebutkan bahwa semua pihak harus menghindari segala kebijakan yang bertujuan meraup keuntungan dalam upaya memberantas krisis di Afghanistan. Peserta pertemuan Moskow menegaskan bahwa aktivitas pasukan asing di Afghanistan harus dilaksanakan dengan koordinasi pemerintah Kabul. Pertemuan mengenai Afghanistan itu berlangsung atas inisiatif Organisasi Kerjasama Shanghai. Selain dihadiri oleh negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Shanghai, Republik Islam Iran yang berstatus sebagai peninjau dalam kelompok itu juga turut mengirimkan delegasinya. Sekjen PBB, Ban Ki-moon juga turut hadir dalam pertemuan itu, yang diadakan sebelum pertemuan yang lebih besar yang disponsori PBB mengenai masa depan Afghanistan di Den Haag, Belanda pada 31 Maret ini.

Allamah Fadhlullah Kritik Sikap Negara-Negara Arab Soal Irak dan Palestina

Friday, 27 March 2009 Marji terkemuka Syiah Lebanon, Allamah Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah mengkritik negara-negara Arab karena kurang memperhatikan masalah berlanjutnya pendudukan Irak dan krisis Palestina. Dalam khutbah Jumatnya di kota Beirut kemarin (Jumat, 27/3), Allamah Fadhlullah menyinggung aksi demo yang digelar warga AS pada 20 Maret lalu bertepatan dengan hari invasi ke Irak. Beliau mengatakan, "Alangkah baiknya jika pada hari itu, warga di negara-negara Arab dan Islam juga menggelar aksi yang sama dan menentang kebijakan otoriter Gedung Putih di Timur Tengah.

Dalam lanjutan khutbahnya, Allamah Fadhlullah menandaskan, setelah gagal mengalahkan pejuang Palestina di Jalur Gaza, Rezim Zionis Israel kini tengah melakukan kejahatan lain dengan memperluas pembangunan distrik pemukiman Zionis. Beliau menambahkan, aksi itu dilakukan Zionis dengan memanfaatkan sikap bungkam Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Ditandaskannya, negara-negara Arab tidak boleh berdiam diri menyaksikan aksi ilegal itu.

Larijani Pertegas Dukungan Iran Terhadap Irak

Friday, 27 March 2009 Perdana Menteri Irak, Nouri al-Maliki meminta perusahaan-perusahaan Republik Islam Iran untuk meningkatkan investasinya di Irak. Sebagaimana dilaporkan IRNA dari Baghdad, Nouri al-Maliki kemarin (Jumat, 27/3) dalam pertemuannya dengan Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani, kembali mengapresiasi bantuan menyeluruh Iran untuk Irak. Dalam kesempatan itu, PM Irak selain meminta implementasi secara penuh seluruh nota kerjasama yang telah ditandatangani kedua negara, juga menghendaki peran aktif perusahaan Iran dalam rekonstruksi negaranya.

Di pihak lain, Ali Larijani juga menegaskan kelanjutan dukungan Tehran terhadap pemerintah Baghdad dan akan membantu rekonstruksi negara yang dilanda perang itu. Sebelumnya, Larijani juga mengadakan pertemuan dengan Marji Besar Syiah Irak, Ayatullah Sayyid Ali Sistani di kota Najaf yang terletak 160 km di selatan Baghdad.

Taktik Inggris Untuk Melestarikan Kehadirannya di Irak

Panglima Militer Inggris di Irak, Mayjend. Andy Salmon mengkonfirmasikan dimulainya penarikan pasukan Inggris dari negara tersebut. Dalam sebuah wawancaranya, Andy Salmon mengatakan bahwa penarikan ini merupakan sebuah proses bertahap yang akan berlanjut hingga akhir Juli tahun ini. Saat ini, 4.100 tentara Inggris masih ditempatkan di Irak.

Berdasarkan pelbagai laporan, sekitar 179 tentara Inggris tewas di Irak sejak dimulainya invasi militer pimpinan AS ke Negeri 1001 Malam itu pada 2003 lalu. Keputusan ini tentu saja mendapat reaksi beragam dari publik Inggris. Keluarga korban tewas dan cidera dalam perang Irak bahkan mendesak dilakukannya penelitian independen dan partisipasi negara mereka dalam perang tersebut.

Menurut hasil sejumlah jajak pendapat, sekitar tiga perempat masyarakat Inggris mendukung dilakukannya penelitian independen terkait perang Irak. Namun, pemerintah Inggris menolak usulan tersebut dengan alasan pasukan mereka hingga kini masih bercokol di negara itu. Anehnya lagi, panglima militer Inggris di Irak justru menilai misi mereka di medan perang telah berakhir. Andy Salmon mengatakan bahwa telah tiba saatnya militer Inggris ditarik dari kawasan.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris, David Miliband bahkan mengumumkan jadwal penarikan pasukan negaranya dari Irak yang dimulai pada 30 Maret ini. Tekanan publik Inggris dan membaiknya kondisi keamanan Irak sepertinya telah memaksa London untuk menarik tentaranya lebih cepat dari jadwal yang pernah diumumkan. Selain itu, tentara Inggris juga telah hadir di sejumlah kawasan selatan Irak selama enam tahun.

Pada Januari lalu, pemerintah London juga terpaksa menyerahkan kendali bandara Basrah yang selama ini dijadikan sebagai basis utama tentaranya ke tangan militer Irak. Penyerahan ini dilakukan setelah mendapat penentangan luas warga setempat yang memprotes kehadiran mereka di kawasan selatan Irak. Berdasarkan kesepatakan antara pemerintah Baghdad-London, tentara Inggris harus meninggalkan Irak hingga akhir Juli 2009 dan setelah masa itu kehadiran mereka dinyatakan ilegal serta bertentangan dengan hukum.

Seorang pejabat Inggris mengkonfirmasikan bahwa pemerintah London tengah berupaya menghasilkan sebuah kesepakatan dengan pemerintah Baghdad bagi legalisasi kehadiran pasukan Inggris pasca berakhirnya misi mereka. Irak hingga kini masih menolak segala bentuk tawaran Inggris soal penandatanganan sebuah kesepakatan sebagaimana pakta pertahanan Washington-Baghdad. Saat ini, pemerintah Baghdad menghendaki segera berakhirnya pendudukan dan mengembalikan kemerdekaan negara mereka.

Selain itu, perang AS di Irak juga dinilai ilegal dan tidak bermoral sebagimana yang pernah dilontarkan oleh mantan anggota tim anti terorisme dari pasukan elit Inggris (Special Air Service-SAS), Ben Griffin. Dalam wawancara singkatnya dengan surat kabar Inggris Telegraph, Griffin menegaskan bahwa dirinya bergabung dengan kemiliteran Inggris bukan untuk melakukan kebijakan luar negeri AS. Ia juga mengatakan, perang di Irak adalah sebuah agresi dan secara moral merupakan sebuah kesalahan. Terlebih lagi, perang itu membuat situasi di Timur Tengah menjadi tidak stabil.