Lawatan Solana dan Mitchell Usai Kemenangan 14 Maret

Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Javier Solana dan Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, George Mitchell melakukan kunjungan ke kawasan. Misi dua pejabat tinggi AS dan Uni Eropa itu disebut-sebut untuk menghidupkan kembali proses perundingan damai di Timur Tengah. Hasil pemilu legislatif di Lebanon yang dimenangkan kubu 14 Maret pro Barat menjadi penggerak utama AS untuk menggulirkan kembali perundingan. Solana dan Mitchell dalam lawatannya ini akan mengunjungi Palestina pendudukan, Suriah, Lebanon dan Mesir.

Dalam lawatannya ke Palestina pendudukan keduanya akan membujuk Rezim Zionis Israel untuk menerima pembentukan negara independen Palestina. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri rezim ini, Avigdor Lieberman merupakan sosok yang menentang keras pembentukan negara Palestina. Di sisi lain, kebuntuan yang dihadapi AS dan Eropa dalam proses perundingan damai Timur Tengah tidak akan sirna tanpa pembentukan negara Palestina merdeka. Namun, sayap kanan Zionis tetap berupaya mewujudkan Israel Raya, sebuah impian yang dipandang AS dan Eropa hanya sekedar fatamorgana.

Oleh kerena itu, kini antara Israel dan pendukungnya muncul friksi yang tajam. AS dengan dukungan Uni Eropa berusaha keras meyakinkan para pejabat Tel Aviv agar bersedia menerima usul pembentukan negara Palestina merdeka. Lawatan Solana dan Mitchell ke Lebanon, Suriah dan Mesir juga dimaksudkan untuk menarik dukungan bagi menekan Israel dalam hal ini serta melancarkan proses perdamaian di kawasan.

Lawatan Micthell ke Suriah adalah untuk pertama kalinya setelah ia menjabat utusan khusus AS untuk Timur Tengah. Micthell mendapat tugas dari Presiden AS, Barack Obama untuk menekan ketegangan antara Washington-Damaskus. Di lain pihak, kemenangan kubu 14 Maret pro Barat dalam pemilu legislatif Lebanon menjadi kesempatan bagi AS dan Uni Eropa untuk kian mengucilkan Hizbullah dan Hamas. Program ini telah dilaksanakan dengan baik oleh Mesir sebagai kaki tangan AS. Mesir pasca perang 22 hari di Jalur Gaza sibuk menfitnah Hizbullah dan tetap menutup perbatasannya dengan Gaza.

Meski koalisi kubu 8 Maret di pemilu legislatif Lebanon tidak berhasil meraih suara mayoritas, namun hal ini tidak menunjukkan kelemahan muqawama. Dalam pemilu tersebut berbagai parameter sangat menentukan kemenangan. Di antaranya adalah dana puluhan juta dolar yang disumbangkan Barat dan sekutunya kepada kubu 14 Maret. Peran vital Hizbullah dan Hamas dalam pentas politik kawasan tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, upaya AS dan sekutunya untuk mengucilkan kelompok perjuangan Islam ini sulit untuk direalisasikan. Jika hal ini terjadi, maka popularitas kelompok pejuang akan makin besar di mata bangsa kawasan.

Anti-Semitisme oleh Carlos Latuff

APAKAH ISRAEL SATU-SATUNYA NEGARA DEMOKRASI DI TIMUR TENGAH?

Demokrasi ditegakkan di atas serangkaian prinsip, seperti penghormatan atas hak minoritas, kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan sipil, dan penghargaan atas hak asasi manusia. Lalu, apakah benar bahwa Israel merupakan satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah, sebagaimana selama ini digembar-gemborkan media-media Barat? Dengan mempelajari fakta-fakta berikut, anda akan menjadi hakimnya. Tahukah anda bahwa:

• Sekitar 1,5 juta warga Arab di Israel hidup dalam ghetto-ghetto yang terpisah-pisah, yang tak terjamah pembangunan dengan angka pengangguran yang tinggi, serta kekurangan layanan publik yang mendasar, seperti akses jalan, sanitasi, listrik, dan sekolah?
• 95% dari wilayah Israel (yang dulunya sebagian besar adalah milik para pengungsi Palestina) hanya boleh didiami oleh orang Yahudi?
• Minoritas warga Arab di Israel yang merupakan seperempat penduduk Israel dibatasi pada 3% dari wilayah Israel?
• Kewarganegaraan Israel terbuka bagi imigran Yahudi dari seluruh negara di dunia, sementara pengungsi Palestina yang lahir di negeri itu, baik yang Muslim maupun Kristen, tidak bisa mendapatkan kewarganegaraan Israel?
• Hukum-hukum yang mengatur warga Arab di Israel dibedakan dari hukum-hukum yang mengatur warga Yahudi?
• Di wilayah pendudukan Tepi Barat, terdapat “jalan-jalan khusus Yahudi” dan “jalan-jalan khusus non-Yahudi”?
• Israel mengeluarkan KTP dimana agama si pemegang KTP dicetak dalam tinta tebal?
• Di wilayah pendudukan Tepi Barat, plat mobil milik penduduk Arab berbeda dengan yang dimiliki para pemukim ilegal Yahudi?
• Lebih daripada itu, sebuah negara tidak bisa disebut demokrasi sementara pada saat yang sama dia juga adalah rezim pendudukan di suatu wilayah. Menurut kolumnis Haaretz, Gideon Levy, ketika menjadi rezim pendudukan di Palestina, maka Israel berhenti menjadi negara demokrasi.

Akhirnya, patut ditekankan bahwa “demokrasi Israel” adalah inkarnasi dari “demokrasi Apartheid Afrika Selatan”. Dulu, dikatakan bahwa Apartheid Afrika Selatan adalah satu-satunya demokrasi di Afrika. Namun demikian, ia hanyalah demokrasi bagi ras kulit putih semata, seperti juga Israel hanyalah demokrasi bagi Yahudi belaka. Berbicara tentang “demokrasi Israel” tidak lain hanyalah propaganda yang terdengar indah di media-media Barat.

Benarkah Palestina Tanah Yang Dijanjikan Tuhan untuk Bangsa Yahudi?

Q: Di dalam Bibel, Tuhan telah menjanjikan tanah Palestina (Tanah yang Dijanjikan) kepada keturunan Ibrahim as dari Ishaq as (bangsa Yahudi), maka mengapa bangsa Palestina mengingkari janji Yang Mahakuasa?
A: Argumen seperti ini sarat dengan kelemahan. Mungkin akan lebih efektif untuk menjawab pertanyaan di atas dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
• Siapakah bangsa Yahudi itu? Apakah bangsa Yahudi berhubungan dengan ras atau agama Judaisme? Inilah pertanyaan yang paling sulit dijawab komunitas Yahudi di seluruh dunia.
• Tahukah anda, bahwa hukum di Israel memberikan status kewarganegaraan secara otomatis kepada banyak orang dari berbagai belahan dunia yang masuk agama Judaisme, sementara suku-suku Yahudi di Yaman, Palestina, dan Iraq yang telah memeluk Islam dan Kristen tidak diperbolehkan menjadi warga negara Israel? Padahal, bukankah mereka juga keturunan Ibrahim as dari Ishaq as?
• Untuk sejenak, mari kita bayangkan orang-orang Palestina secara massal berpindah agama dengan memeluk Judaisme, lantas apakah hal ini akan mengakhiri konflik Israel-Palestina? Atau dapatkah anda membayangkan pemerintah Zionis-Israel mau merevisi definisinya tentang “SIAPAKAH YAHUDI” itu?
• Tahukah anda, bahwa setengah dari jumlah orang Rusia yang berimigrasi ke Palestina pada awal Abad ke-20 menjadi “Yahudi” hanya karena dulu ibu-ibu mereka berpindah agama dengan memeluk Judaisme? Apakah anda masih percaya bahwa orang-orang ini berhak memiliki “Tanah Yang Dijanjikan” atas dasar janji Tuhan di dalam Bibel tersebut?
• Tahukah anda, bahwa “Tanah Yang Dijanjikan” di dalam Bibel mencakup wilayah-wilayah dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Eufrat di Iraq? Apakah ini bermakna bahwa Israel di masa depan akan mencaplok negara-negara seperti Jordan, Syria, Lebanon, Mesir, dan bagian Selatan Turki? Apakah hal ini bisa menjelaskan mengapa Israel hingga kini tidak pernah menetapkan batas-batas negaranya?
• Akhirnya, mari kita berasumsi bahwa Tuhan memang membuat janji tersebut di dalam Bibel, maka pertanyaannya adalah mungkinkah Tuhan, dalam satu titik sejarah, telah membuat sebuah janji yang rasis?
Pendek kata, tidak akan ada peradaban yang akan langgeng jika ia didasarkan atas eksklusivitas, alih-alih inklusivitas. Dan Israel hanyalah sebuah penggalan sejarah yang singkat.

Duta Besar Israel di Swedia Dilempari Sepatu

Sebuah sepatu dilemparkan ke arah Duta Besar Israel untuk Swedia, Benny Dagan, ketika si dubes menyampaikan ceramah di Stockholm University. Tidak seperti sepatu Muntazer al Zaidi yang luput mengenai Bush, sepatu Swedia ini menghantam perut si dubes. Tak cuma itu, dua buah buku dan satu note pad menyusul terbang menyasar Tuan Dagan yang “malang”…

Dua orang pemerotes, satu perempuan dan satu laki-laki, berteriak, “Pembunuh…intifada!!!”

Saatnya, anak-anak muda Eropa tidak lagi terbebani oleh mitos-mitos “holocaust”, dan menyatakan sikapnya untuk kemanusiaan dan keadilan bagi Palestina. (sumber: a-mother-from-gaza.blogspot.com)

Filed under: Israhell

Saudi Arabia: Reformasi atau Kudeta..?

Pentingnya reformasi dalam struktur politik, ekonomi dan peradilan Arab ‎Saudi menjadi isu serius bagi pejabat tinggi negara ini. Omar al-Suwailim, Direktur ‎Proyek Reformasi dan Pengembangan Sistem Peradilan Arab Saudi dalam ‎statemennya menegaskan urgennya pelaksanaan reformasi dalam peradilan negara ini. Dia menyebut pentingnya memanfaatkan pengalaman sejumlah negara-negara ‎Barat dan Asia. Statemen Omar al-Suwailim mengemuka di saat pemimpin Arab ‎Saudi memulai reformasi di lembaga politik, peradilan dan agama sejak tahun ‎‎2009. Raja Arab Saudi, Malik Abdul Aziz melakukan reformasi di sebagian sektor ‎ekonomi, pendidikan, pengadilan, pertahanan dan sosial. Para pengamat ‎menyebutnya sebagai "kudeta terhadap lembaga-lembaga pemerintah".‎

Raja Arab Saudi dalam aksi dadakannya tersebut memecat ketua dewan tinggi ‎pengadilan dan enam orang pejabat tinggi dewan fatwa negara ini. Selain itu, Malik ‎Abdul Aziz juga merombak sejumlah menteri dan pejabat lembaga militer dan ‎ekonomi. Selain itu, orang nomor satu di Arab Saudi ini mengeluarkan keputusan ‎yang menghebohkan untuk pertama kalinya dalam sejarah negara ini, memilih ‎seorang wanita bernama Nora Faiz sebagai Deputi Menteri Pendidikan di bidang ‎Perempuan negara ini. ‎

Malik Abdul Aziz dalam kebijakan reformasinya di bidang lembaga keagamaan, ‎memecat 21 orang ulama dari mazhab Wahabi dari lembaga mazhab dan sejak itu ‎menempatkan seluruh wakil dari seluruh mazhab Sunni di lembaga tersebut.
‎
Terkait hal ini, Majalah mingguan Economist menulis, ironisnya di dewan agama ini ‎tidak ada wakil dari Syiah yang populasinya sepuluh persen dan hal ini termasuk ‎diskriminasi. Namun, Raja Abdullah berupaya menebusnya dengan menambah ‎jumlah anggota parlemen dari Syiah.‎

Para analis politik berkeyakinan bahwa pelaksanaan reformasi di Arab Saudi ‎merupakan akibat dari tuntutan rakyat negara ini. Baru-baru ini, sejumlah aktivis ‎politik di Arab Saudi dengan menandatangani plakat, mendesak "reformasi ‎mendasar politik" dalam sistem monarki negara ini. Selain itu, mereka juga ‎mendesak pembentukan sistem pembatasan kekuasaan raja, mencegah ‎pemberian jabatan pemerintah kepada para pangeran dan anggota keluarga raja ‎serta digelarnya sidang pengadilan secara terbuka. ‎

Tidak diragukan lagi, metode pengelolaan negara yang dilakukan secara ‎tradisional tidak bisa menjawab tuntutan rakyat Arab Saudi. Peninjauan ulang ‎terhadap pengelolaan negara merupakan tuntutan rakyat negara-negara kawasan ‎selatan Teluk Persia. Sejumlah analis politik di kawasan berkeyakinan bahwa ‎reformasi yang tengah berlangsung di Arab Saudi akibat tekanan Barat untuk ‎menerapkan program Timur Tengah Raya made in AS. Namun, selain itu muncul ‎pandangn lain bahwa reformasi di Arab Saudi merupakan hasil dari ketidak ‎efektifan metode tradisional di negara ini di tengah transformasi percepatan global.

Biaya yang Harus Dibayar Amerika untuk Israel di Lebanon

Beirut, ibu kota Lebanon Jumat lalu (22/5) menyaksikan lawatan sehari Joseph Biden, Wakil Presiden Amerika (sang kuda troya lobi Zionis di pemerintahan Obama). Sebulan lalu, tepatnya tanggal 26 April Menteri Luar Negeri Hillary Clinton telah mengunjungi Beirut selama tiga jam. Kedua-duanya menyampaikan janji dan perhatian khusus pemerintah Obama untuk tidak mencampuri urusan Lebanon dengan mempengaruhi pemilu legislatif negara ini yang akan diselenggarakan tanggal 7 Juni nanti. Namun pernyataan yang disampaikan Biden dan Clinton menyingkap banyak kecenderungan intervensi Amerika dalam pemilu Lebanon ini.
Sejumlah Informasi
Wapres Biden Jumat sore tiba di Beirut. Pernyataan yang disampaikan di sana berkenaan dengan:
1. Penegasan konsekwensi Amerika untuk berusaha menciptakan perdamaian menyeluruh di Timur Tengah termasuk Lebanon.
2. Penegasan konsekwensi Amerika untuk mendukung kedaulatan dan kemerdekaan Lebanon.
3. Meminta rakyat Lebanon untuk tidak mendukung front yang menentang perdamaian di Timur Tengah.

Menurut informasi yang ada, Biden melakukan sejumlah pertemuan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Pertemuan Resmi
• Pertemuan dengan Michel Sleiman, Presiden Lebanon, Perdana Menteri Fouad Siniora, Ketua Parlemen Nabih Berri dan Menteri Pertahanan Elias Murr.
2. Pertemuan Tidak Resmi
• Biden bertemu dengan Saad Hariri, pemimpin Partai Al-Mustaqbal dan sebagian pemimpin kelompok 14 Maret pro-Amerika.

Perlu dicermati bahwa selama 26 tahun lalu Joseph Biden adalah pejabat paling senior yang melawat Lebanon. Masalah ini tentu menegaskan kenyataan yang sebenarnya pentingnya transformasi Lebanon bagi Amerika.

Sekilas Tentang Agenda Biden di Lebanon
Joseph Biden melawat Lebanon setelah sebelum ini mengunjungi kawasan Balkan. Informasi yang ada menunjukkan Wapres AS ini tengah berusaha mengambil langkah bertahan demi meraih tujuan-tujuan berikut:

1. Mendukung sekutu Amerika di Balkan, khususnya Kosovi dan menyakinkan mereka bahwa Washington masih tetap bersama mereka dan teguh mendukung kemerdekaannya.
2. Dukungan Amerika terhadap sekutunya di Lebanon, khususnya kelompok 14 Maret pro-Amerika, sekaligus menyatakan bahwa Washington masih tetap bersama mereka.

Tujuan Tersembunyi Lawatan ini:
1. Ancaman Washington terhadap Lebanon bila kelompok 8 Maret memenangkan pemilu.
2. Penegasan kembali Washington akan tetap bersama kelompok 14 Maret bila kelompok ini dapat memenangkan pemilu legislatif.
3. Mencitrakan kelompok 8 Maret sebagai anti perdamaian Timur Tengah.

Selain itu Biden yang merupakan anasir ekstrim di pemerintahan Obama dari kubu Demokrat adalah tokoh yang sangat mendukung politik unilaterisme Amerika . Sebagai contoh, Biden adalah tokoh yang berkali-kali mengusulkan kepada Kongres agar mendorong pemerintah Bush membagi Irak menjadi tiga negara.

Tel Aviv dan Problem Manajemen Konflik Lebanon Lewat Amerika
Amerika sejatinya tidak memiliki kepentingan di Lebanon, karena kepentingannya lebih banyak dijamin di daerah Teluk Persia dan Arab Saudi. Saat ini bagi Amerika yang terpenting adalah kepentingan rezim Zionis Israel. Israel sangat berkepentingan di Lebanon guna memanfaatkan kemampuan pemerintah Lebanon untuk mengelola konflik Israel-Suriah, Israel-Palestina dan juga Israel-Iran.

Masalah ini dapat dijelaskan dengan gamblang saat Presiden rezim Zionis Israel dan Perdana Menteri rezim ini tidak mampu secara langsung mempengaruhi opini publik Lebanon atau mengeluarkan pernyataan demi mempengaruhi hasil pemilu Lebanon. Karena Israel tahu betul apa reaksi yang bakal muncul dari opini publik Lebanon menghadapi pernyataan yang demikian.

Dengan dasar ini, kehadiran Wapres Biden di Lebanon dapat digambarkan seperti demikian, Joseph Biden melawat Lebanon sebagai perwakilan rezim Zionis Israel dan dengan menggunakan politik Stick and Carrot Amerika diharapkan mampu menarik ulur rakyat Lebanon untuk memilih para pendukung kelompok 14 Maret.

Dengan penjelasan yang lebih mudah, Joseph Biden di Beirut menyatakan bahwa Washington akan memanfaatkan iming-iming bantuan keuangan guna menekan Lebanon, bila rakyat Lebanon dalam pemilu legislatif ingin menjatuhkan kelompok 14 Maret.

Mengenai bantuan keuangan Amerika banyak laporan yang menegaskan bahwa Washington sebelum ini sebesar 400 juta dolar bukan untuk mendukung ekonomi Amerika, tapi untuk mendukung kemampuan militer negara ini. Berdasarkan laporan intelejen, bagian terkecil dari dana tersebut berupa penyerahan alat-alat perang dan bagian terbesarnya dikhususkan untuk membiayai pendidikan pasukan Lebanon di bawah pengawasan Amerika.

Pemilu Lebanon dan Pemain Ketiga
Hasil polling terakhir secara transparan menunjukkan kemenangan kelompok 8 Maret dalam meraih mayoritas kursi di parlemen. Di sisi lain, sekalipun para pemimpin kelompok 14 Maret punya bukti-bukti bakal kekalah dalam pemilu mendatang, namun pemain ketiga, pihak-pihak asing, utamanya sekutu kelompok 14 Maret di Timur Tengah dan internasional semakin meningkatkan aktivitasnya agar para pemimpin kelompok ini terdorong untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.

Informasi yang ada menegaskan bahwa penyandang dana punya peran sangat urgen dalam pemilu akan datang. Diperkirakan bahwa dana yang sampai ke para pemimpin 14 Maret tampaknya tidak dimanfaatkan untuk anggaran tim sukses pemilu mereka. Dengan kata lain, para pemimpin kelompok 14 Maret tidak akan melakukan janjinya kepada negara-negara donor untuk memanfaatkan demi kampanye mereka. Karena mereka tahu sudah pasti bakal kalah dalam pemilu akan datang. Oleh karenanya mereka tengah menyimpan banjir bantuan dana ini untuk periode pasca pemilu. Khususnya para pemimpin kelompok 14 Maret yang tahu betul bahwa negara-negara donor tidak akan tampak dermawan lagi setelah mengetahui kekalahan mereka.

Besarnya yang dana yang mengalir ke kelompok 14 Maret ini tidak terkira besarnya, sampai-sampai New York Times menyebut pemilu Lebanon sebagai pemilu dengan dana paling besar di dunia. New York Times menulis, Arab Saudi mengucurkan dana gila-gilaan untuk mendukung kelompok penentang Hizbullah dalam pemilu legislatif Lebanon.