Israel Kepung Masjid Al-aqsa dengan 50 Sinagoga

Sebuah laporan resmi dari Palestina yang dikeluarkan pada Selasa (28/4) oleh lembaga Warisan dan Waqaf Al Aqsha mengungkapkan bahwa lebih dari 50 sinagoga (tempat ibadah Yahudi) telah didirikan dalam beberapa tahun belakangan di sekitar Masjid Al Aqsa.

Sejumlah sinagoga lagi akan dibangun, yang terbesar akan didirikan di sekolah Tankaseyah, bagian dari Masjid Al Aqsa.

Laporan yang disampaikan ke Kantor PBB di Amman, Jordania, tersebut menyatakan bahwa pemerintah pendudukan Israel telah menyetujui rencana pembangunan sinagoga itu dan menyediakan dana 40 juta dollar AS bagi tujuan tersebut.

Sinagoga terdekat dengan Masjid Al Aqsa dihiasi kubah besar yang dibangun secara sengaja guna mengganggu pemandangan dan menghalangi kubah Masjid Umar (Dome of Rock Mosque). Laporan itu juga menyatakan, sinagoga tersebut berada di bawah Masjid Al Aqsa. Sementara itu, sebuah terowongan digali oleh penguasa Israel dan kelompok Yahudi selain pembangunan sinagoga besar berukuran 1.000 meter persegi yang akan dibangun di lapangan Bouraq (Tembok Ratapan).

Selain itu, ada rencana untuk membangun satu sinagoga di Menara Al Laqlaq, daerah yang meliputi Masjid Al Aqsa di sisi timur laut. Sinagoga besar yang direncanakan segera dibangun di Lapangan Al-Bouraq tersebut akan digunakan sebagai pusat pengajaran Taurat dan rencana lain bagi sinagoga Burj Al-Laqlaq yang daerahnya meliputi Masjid Al Aqsa ke bagian timur laut.

Pemerintah pendudukan Israel juga berencana membangun sebanyak 35 rumah, 1sinagoga, dan 1.000 permukiman baru Yahudi di lingkungan Masjid Al Aqsa.(kompas)

Gara-gara Flu Babi, Israel dan Meksiko Tegang

Flu babi akhirnya sampai juga di Israel. Di negara Zionis itu, bukan hanya tingkat bahaya flu itu yang dipersoalkan, tetapi juga namanya yang tidak pas dalam agama Yahudi.

Wakil Menteri Kesehatan Israel Yakov Litzman yang menginginkan nama penyakit flu babi diganti menjadi flu Meksiko. Maklum, Litzman yang juga anggota partai keagamaan ortodok di Israel menyebut “babi” sebagai binatang haram bagi warga Yahudi di Israel. “Kami akan menjulukinya flu Meksiko, bukan flu babi,” kata Litzman, Rabu (29/4).

Menurut agama Yahudi, babi binatang haram dan tidak boleh dimakan meski di beberapa toko di Israel ada yang menjual daging babi tersebut. Toh, keinginan Litzman langsung ditentang Duta Besar Meksiko untuk Israel Frederico Salas. Bahkan, Duta Besar Israel di Meksiko Yosef Livne kecipratan kecaman atas penggantian nama penyakit itu. Salas memprotes Kementerian Luar Negeri Israel.

“Duta Besar (Salas) tersinggung saat Wakil Menteri Kesehatan Israel menyebut penyakit itu sebagai flu Meksiko. Menurutnya, Israel tidak berhak memberi nama baru pada penyakit itu,” ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel.

Meski demikian, Pemerintah AS juga tengah mempertimbangkan mengganti nama flu babi dengan nama yang baru. Ini setelah beberapa negara menghentikan impor daging babi dari Amerika Utara. “Ini bukan soal krisis pangan. Penting untuk disampaikan, makan daging babi tidak akan menyebabkan penyakit ini,” kata Tom Vilsack, Menteri Pertanian AS.

Tak cuma AS, Uni Eropa khawatir penamaan flu babi membuat industri pengolahan daging babi gulung tikar. Badan dunia yang menangani kesehatan binatang juga menyebut, pemberian nama flu babi memang tidak cocok, mengingat virus mematikan ini juga ditemukan pada burung dan manusia.

Sementara itu, penyebaran virus flu babi sudah merambah wilayah Timur Tengah. Di Israel, seorang pria 47 tahun yang baru tiba dari Meksiko kini dirawat di rumah sakit kota Kfar Saba. Sebelumnya, seorang pria muda yang juga baru tiba dari Meksiko terjangkit virus ini. Ia menjalani perawatan di RS Laniado di kota Netanya.

Rencana Politik Netanyahu: "Bersatulah Palestina dan Melawanlah"

Faris Abdullah Dari hari ke hari semakin jelas watak alami Pemerintah ekstrim kanan Israel dimana tidak akan ada suatu kemajuan dalam proses perdamaian. Hal itu jelas dalam Deklarasi Perdana Menteri Israel Netanyahu tentang rencana politiknya dan solusinya dalam konfliknya dengan Palestina. Rencana politik itu akan disampaikan kepada Presiden Amerika, Obama, dalam pertemuan yang akan datang. Rencana ini didasarkan kepada pengakuan terhadap Israel yang berarti membuang jauh-jauh masalah pengungsi Palestina, tidak ada seorang pun warga Palestina di dalam batas-batas Negara Yahudi. Ini akan menjadi justifikasi untuk mengusir warga Palestina yang tersisa di wilayah pendudukan tahun 1948. Ini juga berlaku untuk kota Al-Quds yang menolak kembalinya pengungsi diaspora Palestina untuk kembali. Kebanyakan alinea rencana Netanyahu hanya melecehkan tim perunding Palestina dan Negara-negara Arab. Bahkan tidak memberikan harapan kepada Palestina akan terbentuknya Negara meski tanpa tentara dan kedaulatan di wilayah Tepi Barat. Dengan situasi ini, ditambah kekerasan dan kejahatan Israel setiap hari, maka situasi akan semakin panas. Tak aneh jika para pengamat sepakat bahwa pemerintah Israel kali ini akan menjadi “pemerintah perang” dan kawasan Timur Tengah akan mengalami perubahan besar, baik di level politik Palestina atau regional. Perpecahan internal akan berlanjut sehingga memberikan dampak negative kepada perlawanan Palestina. Fatah akan mengancam jika Jalur Gaza tidak diserahkan kepadanya. Sementara Al-Quds akan menghadapi aksi yahudisasi hebat dari Israel dan pendudukan asli Palestina akan diusir dari sana. Kondisi sia-sia tidak akan terjadi bila geng perunding Palestina memiliki orientasi jelas setelah pengalaman pahit selama bertahun-tahun perundingannya dengan Israel. Dimana Israel selama ini hanya bertujuan mengegolkan agenda tertentu berupa normalisasi dengan Arab dan bisa diterima oleh dunia dengan terus melakukan yahudisasi Al-Quds dan mengusir warganya, mencuri tanahnya, meluaskan permukimannya, melanjutkan tembok rasial, menyita sumber dan memisah-misahnya wilayah Tepi Barat. Apa yang ditunggu oleh tim perunding Palestina setelah Netanyahu mengumumkan deklarasi rencana politiknya yang tidak mengakui Tepi Barat sebagai tanah jajahan Israel, tapi tanah sengketa, sehingga Israel memiliki hak di sana. Sehingga masalah ini perlu dirundingkan. Karenanya, dalam perundingan yang akan digelar, Israel meminta kepada Palestina agar mengakui bahwa Israel memiliki hak di atas 78 persen Palestina. Inilah bahaya pengakuan terhadap Israel. Karenanya, faksi-faksi perlawanan meminta agar hal ini dijadikan syarat untuk mengembalikan persatuan Palestina. Apa yang ditunggu tim perunding Palestina, padahal Israel membuang jauh-jauh hasil kesepakatan yang sudah pernah dicapai seperti di Annapolis, prakarsa Arab, dan lain-lain. Kenapa perlawanan Palestina diminta mengakui Israel sementara penjajah itu tidak pernah mengakui Palestina. Setelah arogansi Israel ini, Palestina menolak tuntutan dan syarat yang menjadi penghambat dan penghalang persatuan nasional mereka yakni ; mengakui legalitas penjajah Israel. Baik dengan menerima syarat tim kuartet yang kembali disampaikan oleh Menlu AS, Hillary Clinton atau melalui tuntutan agar Palestina komitmen dengan kesepakatan yang pernah dilakukan PLO yang salah satu isinya mengaui kejahatan Israel. Karenanya, Palestina harus kembali kepada persatuan yang didasarkan kepada perlawanan dimana pengalaman membuktikan ia lebih kuat dan lebih bisa menjaga proyek nasional Palestina, jauh dari kesia-siakan perundingan. Jika perundingan dengan Israel dilanjutkan maka Palestina akan tetap kehilangan orientasi politiknya. Sehingga mereka harus kembali kepada rutenya yang benar yakni dengan dialog dan program nasinal yang menjaga prinsip dasar dan hak Palestina. Sebab masalah ini terkait dengan nasib wilayah Palestina, rakyat, sejarah dan masa depan mereka.

Israel dan Proyek Berdirinya Sistem Regional Baru

Athef Ghamri

Al-Wathan Qatar

Jika membaca seksama statemen-statemen Israel, ia mengajak untuk berfikir logis dengan memahami lingkup logika politik Israel yang luas. Bukan dengan mengamati serpihan-serpihannya karena kita akan menganggapnya masing-masing berdiri sendiri. Baik statemen menghindar dari komitmen perdamaian dari Netanyahu atau pelecehan politik oleh Lieberman.

Lingkup politik luas Israel itu dikendalikan oleh strategi yang memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya. Usia politiknya sudah lebih dari 100 tahun. Ia ditanam di atas gagasan-gagasan pemikiran, meski hanya di atas ‘tanah kering kerontang’. Ia rela menunggu lama untuk tumbuh meski jangka panjang. Inilah perilaku mereka sejak proyek “Negara Yahudi hanya sekedar gagasan, kemudian terbentuk menjadi sebuah gerakan (zionisme internasional) hingga gerakan itu menjadi sebuah Negara. Inilah politik bertahap. Untuk mencapai tujuan tidak melalui hanya dengan satu tahap.

Hari-hari ini, terjadi perilaku keukeuh dalam sebagian strategi tersebut. Israel melontarkan ajakan membentuk “system regional” baru yang mencakup Israel dan Negara-negara Arab. Ini bukan sekedar gagasan atau usulan. Namun sebuah langkah penuh perhitungan dan strategi yang memiliki target setelahnya dan memiliki peta formula baru di kawasan regional. Ia tidak hanya terbatas pada dimensi keamanan dan ekonomi bagi system yang ditawarkan. Agar system baru yang ditawarkan ini bisa mencakup banyak proyek jangka panjang Israel yang kini belum tercapai Israel, dimana semuanya masih masuk dalam studi, Israel membuat sejumlah rencana ril agar siap diterapkan pada saat datang kesempatan yang sesuai. Agar Israel bisa mengambil apa yang mereka cari dari dunia Arab, yang tidak bisa mereka ambil dengan kekuatan dan perang.

Israel sadar bahwa pintu masuk ke daerah itu adalah dengan “normalisasi” dengan dunia Arab dimana fase berikutnya adalah konflik Arab – Israel akan disegel selamanya. Yakni dengan cara menyelesaikan proses perdamaian melalui semua rute sesuai dengan prinsip “wilayah dengan kompensasi perdamaian” (hasil konferensi Madrid 1991) dan penetapan terhadap nasib Palestina, hak mereka mendirikan Negara merdeka, hingga terjadi kudeta Likud terhadap proses perdamaian yang dimulai tahun 1996 dan menghalangi langkah menuju penutupan konflik dan berdirinya Negara Palestina, kemudian disusul tekanan Amerika untuk melakukan langkah normalisasi, namun dengan pemenuhan Israel terhadak kewajiban mereka.

Benar saja, Israel mampu melakukan lompatan. Meski parsial. Yakni dengan menciptakan normalisasi dengan Negara-negara Arab melalui biro-biro perwakilan perdagangan, pertukaran kunjungan dan perjanjian perdagangan yang besar.

Di tengah langkah ini berjalan, sejumlah studi di pusat strategi Amerika dan sejumlah tokoh berpengaruh melontarkan dan mempromosikan gagasan system regional baru yang mencakup Israel. Dengan keukeuh mempertahankan opini bahwa system yang sekarang ada sudah hancur. System yang dimaksud adalah Liga Arab dimana mereka ingin menghapusnya atau minimal memarginalkannya kemudian diganti dengan system alternative yang mereka inginkan.

Di antara dimensi system yang ditawarkan adalah soal pembagian kembali sumber daya alam terutama soal air di Negara Arab. Di tahun 1974, melalui studi panjang, Dr. Elyasha Keili, ketua Biro Rencana Air Israel dimana ia membicarakan mekanisme Israel memanfaatkan air sungai Nil.

Simon Perez pernah membicarakan di tahun 1993 soal kebutuhan Israel terhadap suplai air tambahan. Ia mengusulkan gagasan mengubah suplai air melimpah ke wilayah-wilayah Israel yang dituju. Menurutnya cara paling baik adalah dengan membangun saluran air internasional ke Negara Israel.

Saat itu majalah politik Timur Tengah Midle East Policy menyatakan bahwa Perez barangkali menunjuk kepada saluran air dari Mesir.

Melalui gagasan-gagasan Israel itu, Negara zionis ini ingin tampak tidak melanggar undang-undang internasional atau kesepakatan soal air antara Negara. Karenanya, tujuan kerjasama regional adalah agar Israel bisa menciptakan untuk dirinya sendiri antar dua pihak sementara. Ketika dibicarakan soal proses kerjasama regional dengan banyak pihak, dimana Israel salah satu bagian dari kerjasama itu. Tema air hanya sebagai salah satu cara seakan hanya tawaran.
Inilah langkah di balik gagasan system regional baru alternative. Dimensinya tampak tidak jahat bagi wilayah sebagian kita. Namun bagi perancangnya kejahatan itu sudah direncanakan. Bukan saja sejak sekarang, namun sejak Hertezl membicarakan Negara Yahudi dan hubungannya dengan Negara kawasan di masa depan, dimana masa depan itu adalah hari ini.

Mubarak, Netanyahu dan Mahmud Abbas Sowan Obama

Situs berita Farsnews yang dinukil oleh Islammuhammadi hari Rabu [04/22/09] melaporkan, pemimpin tiga negara akan segera ke Washington DC sowan ke Obama bicarakan perdamaian. Demikian sumber terpercaya dari Gedung Putih melaporkan. Gedung Putih merencanakan pertemuan ketiga penguasa, Hosni Mubarak presiden Mesir, Abu Mazen pemimpin Patah dan Benyamin Netanyahu, untuk merampungkan agenda perdamaian diantara negara-negara Arab terutama Palestina.

Dikatakan kunjungan ketiga penguasa itu disamping membicarakan agenda perdamaian juga sebagai balasan atas kunjungan Barack Obama.

Barack Obama setelah di sumpah menjadi presiden tahun lalu berkunjung ke Timur Tengah dan bertemu dengan ketiga penguasa tersebut. Jika kunjungan itu terjadi, maka inilah pertama kali Netanyahu bertatap muka dengan orang nomor satu di Amerika semenjak Obama menghuni Gedung Putih.

Selain Netanyahu dan Abu Mazen, Hosni Mubarak juga di agendakan berkunjung Gedung Putih sowan ke Obama membicarakan perdamain Palestina.

Konferensi Para Jaksa Dunia Islam: Para Pejabat Israel Harus Diadili

Rabu, 22 April 2009 Sekretaris Konferensi Para Jaksa Dunia Islam di Tehran, Saeed Mortazavi, menyebut sidang tersebut sebagai langkah pertama untuk menindak para pejabat Zionis Israel secara hukum di Pengadilan Internasional Den Haag. Mortazavi yang juga Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Revolusi Tehran, hari Selasa dalam wawancaranya dengan Televisi Al-Alam di sela-sela Konferensi Para Jaksa Dunia Islam di Tehran mengatakan, "Banyak pengaduan mengenai kriminalitas Rezim Zionis Israel yang diajukan ke pengadilan Iran."

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Revolusi Tehran ini, juga menuturkan, Konferensi Para Jaksa Dunia Islam ini bertujuan menyelaraskan upaya negara-negara Islam dan pendukung keadilan guna membahas kejahatan Zionis dan menggelar pengadilan yang menyidang para pejabat rezim ini.

Empat Alasan Kenapa Motorola Harus Diboikot

Logo Motorola

Perusahaan Amerika Motorola ikut dalam proyek militer dan produksi senjata Rezim Zionis Israel. Perusahaan Motorola mengklaim sebagai sebuah perusahaan swasta yang sehat, namun tidak pernah memberikan penjelasan mengenai dukungannya terhadap rezim rasis di Palestina pendudukan.
Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa Motorola mutlak berafiliasi kepada Rezim Zionis Israel dan secara langsung terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan mendukung pendudukan Palestina. Berdasarkan ini, sejumlah produksi perusahaan zionis ini langsung dipakai untuk mendukung perlengkapan militer Israel.

1. Produksi fuse 980 untuk peluncuran di ketinggian rendah bagi sejumlah bom seperti MK. Disebutkan pada tanggal 30 Juli 2006 selama Rezim Zionis Israel menyerang Lebanon, pasukan udara rezim ini menembakkan bom MK yang memiliki daya ledak tinggi ke sebuah bangunan penduduk di kota Qana. Akibatnya, sedikitnya 28 anak-anak yang bersembunyi di bungker tewas.

2. Mengembangkan dan mempersenjatai militer Israel dengan sistem telepon genggam yang aman (Mountain Rose). Ini adalah sistem komunikasi khusus di Palestina pendudukan.

3. Mempersenjatai Israel dengan sistem pemantau luas bernama WAAS (The Wide Area Augmentation System) untuk mengawasi dan melindungi tembok pemisah yang di bangun di Tepi Barat Sungai Jordan. Pengadaan WAAS oleh Motorola jelas melanggar hukum internasional.

4. Pengadaan perlengkapan radar dan teropong pendeteksi panas untuk 47 permukiman ilegal zionis di daerah Palestina.