Delegasi Iran Paparkan Solusi Krisis Afghanistan di Den Haag

Wednesday, 01 April 2009 Deputi Urusan Asia dan Oceania Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, Mehdi Akhundzadeh menilai sejumlah masalah seperti, gangguan keamanan, narkotika, kelompok teroris dan radikal sebagai kendala penting yang dihadapi Afghanistan saat ini. Mehdi Akhundzadeh menyampaikan hal tersebut pada konferensi internasional mengenai masa depan Afghanistan di Den Haag, Belanda yang dibuka kemarin (Selasa, 31/3). Dalam konferensi itu, Akhundzadeh mendesak peningkatan kerjasama internasional guna mewujudkan kesempatan bagi rakyat dan pemerintah Afghanistan untuk mengatur urusan dalam negerinya. Akhundzadeh mengatakan, semua pihak meyakini bahwa gangguan keamanan merupakan masalah besar Afghanistan saat ini dan proses penanaman opium kalah cepat dengan upaya memberantasnya.

Lebih lanjut, delegasi dari Iran ini menuturkan, proses itu dapat dihentikan jika semua negara menerima tanggung jawabnya dan mengambil kebijakan selaras dalam memberantas produksi dan penyelundupan narkotika. Ditambahkannya, perluasan kerjasama regional khususnya negara-negara tetangga Afghanistan dalam mengontrol garis perbatasan bersama sebagai langkah efektif untuk memutuskan jaringan penyelundupan narkotika.

Menyinggung masalah kelompok teroris dan radikal, Akhundzadeh mengatakan, radikalisme, terorisme, dan anarkisme sama sekali tidak berhubungan dengan budaya, agama, mazhab, atau bahkan sebuah bangsa. Ditandaskannya, opsi militer bukan satu-satunya jalan memerangi terorisme, tapi juga perlu mengidentifikasi dan mencabut akar-akarnya. Dalam lanjutan pidatonya, Akhundzadeh menegaskan, masyarakat internasional harus memberikan definisi sempurna tentang terorisme yang kira-kira mewakili seluruh bentuk-bentuknya. Delegasi Iran ini menambahkan, definisi itu dapat melahirkan aksi legal dan transparan dalam memerangi terorisme. Ditegaskannya, masalah tersebut selain dapat menciptakan atmosfir yang kondusif bagi partisipasi seluruh negara, juga dapat mencegah kebijakan standar ganda sebagian negara adidaya dalam memerangi terorisme.