Parlemen Jordania Ajukan Petinggi Israel ke Mahkamah Internasional

Surat kabar Israel Yediot Aharonot, Selasa (17/2), mengungkapkan bahwa sumber penting Jordania memperingatkan Israel agar pemimpinnya tidak masuk Jordania pada pekan-pekan ini. Ini dilakukan setelah Parlemen Jordania akan mengajukan tuntutan resmi pada Kamis depan ke Mahkamah Internasional di Den Hag atas elit-elit Israel karena tuduhan kejahatan perang di Gaza. terhadap para pemimpin dari rezim Zionist pada biaya yang melakukan kejahatan perang selama perang di Gaza.
Koran Israel ini menegaskan, sumber-sumber pemerintah Jordania memberikan peringatkan kepada: Ehud Olmert, Perdana Menteri, Ehud Barak, Menteri Perang, dan Tsepi Livni, Menteri Luar Negeri, dan Jenderal Gaby Ashkenazy, Penglima Perang Israel, Evi Dichter, Menteri Keamanan Internal Israel agar tidak melakukan kunjunan ke Jordania pekan-pekan mendatang.

Sumber mengatakan bahwa, menurut pengalaman kalau tuntutan ini tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah dengan respon besar maka parlemen Jordania tidak akan mengajukan tuntutan ini ke Mahkamah Internasional.

Sebelulnya Mubarak Abu Yamin Ketua Komite Hakim di Parlemen Jordania pergi ke Den Hag dan selanjutnya Kamis depan akan bertemu dengan Jaksa Penuntutan Umum di Mahkamah Internasional untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap para pemimpin Israel dimana pada pejabat resmi Jordania itu menyebut mereka sebagai telah melakukan rangkaian kejahatan perang terhadap penduduk di Jalur Gaza.

Perlu dicatat bahwa ini adalah pertama kalinya sejak penandatanganan perjanjian perdamaian, Yordania - Israel 14 tahun yang lalu, di mana Yordania mengajukan tuntutan hukum atas pemimpin Israel kepada Mahkamah Internasional setelah mendapatkan persetujuan dari parlemen Jordania dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk yurisdiksi umum di Kerajaan Jordnia.

Jordanian otoritas yang telah merespon keras sebelum tuntutan hukum terhadap operasi militer Israel Cast Lade dimana Raja Abdullan mengkritik keras Israel atas aksi ini. Selain itu parlemen Jordania dan lembaga-lembaga pemerintahnya menuntut agar mengusir dubes Israel di sana dan membekukan hubungan kedua Negara.